Kondisi Perekonomian Indonesia Pada Tahap Pemerintahan Susilo
Bambang Yudoyono.
Masa pemerintahan
SBY-Boediono dari tahun 2009 Visi : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU,
ADIL, DAN MAKMUR • Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera • Memperkuat
Pilar-Pilar Demokrasi • Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
Hampir tujuh
tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama
itu pula perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa
keemasannya. Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi
Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru
perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan
China).
Krisis
global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan
perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika
Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang
positif sebesar 4,5% pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun
2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang
2008 hingga 2009.
Bank
Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6
persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian
prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Sementara
itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor
eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada
triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17
persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.
Salah
satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya
kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan
pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir
membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia.
Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi
yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh.
Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota
besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak
warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Ciri Khas Prekonomian Indonesia
Sistem
ekonomi yang diterpakan di indonesia adalah sistem ekonomi pancasila, yang di
dalamnya terkandung demokrasi ekonomi.
Adalpun
ciri-ciri utama sistem perekonomian indonesia:
1. Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33
ayat 1,2,3,4 UUD 1945 hasil
amandemen
2. Demokrasi ekonomi m
enjadi dasar
kehidupan perekonomian Indonesia sekaligus menjadi ciri khas
3. Menurut Tap MPR No: II / MPR / 1993 tentang GBHN
Sasaran
Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Priode Ini
- Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
- Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
- Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
- Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
- Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
- Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
Untuk
mencapai misi tersebut, telah ditetapkan pula 4 tahapan pembangunannya, yaitu :
- Dalam RPJMN 1 (2005 – 2009) dilakukan penataan kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
- RPJMN 2 (2010 – 2014) ditujukan untuk memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, dan memperkuat daya saing perekonomian.
- Sedangkan target dalam RPJMN 3 (2015 – 2019) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.
- Pada tahapan terakhir, RPJMN 4 (2020 – 2024) diharapkan terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh belandaskan keunggulan kompetitif.
Dalam
pembangunan daya saing bangsa, RPJPN 2005 – 2025 menetapkan arahnya sebagai
berikut :
- Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global.
- Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek.
- Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju.
- Reformasi hukum dan birokrasi.
Prioritas
Pembangunan Ekonomi Indoseia Pada Priode ini
memprioritaskan enam sasaran utama
perekonomian guna mengantisipasi situasi ekonomi 2013-2014.
Presiden Yudhoyono saat memberikan pengantar dalam
"retreat" ekonomi di Istana Kepresidenan Bogor, mengatakan enam
sasaran utama tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan
pekerjaan, stabilitas harga, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan
ketahanan energi.
"Enam sasaran utama inilah yang menjadi fokus dan
prioritas kita untuk dua tahun mendatang," ucapnya, menegaskan.
Menurut Presiden, dalam situasi perekonomian yang masih tidak
menentu dan penuh tantangan saat ini, terutama adanya resesi di kawasan Eropa,
pemerintah tidak boleh lengah, meskipun, saat ini, pertumbuhan ekonomi
Indonesia masih sangat baik tumbuh di atas enam persen, dan memiliki momentum
untuk terus tumbuh.
"Jangan merasa ekonomi kita, alhamdulillah sudah tumbuh
di atas enam persen dan kita memiliki momentum yang baik, dengan sendirinya ke depan
juga baik-baik saja, saya mengajak tidak seperti itu," kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta untuk
menyukseskan rencana kerja pemerintah dan rancangan APBN 2013 serta di 2014
nanti.
"Saya sudah bicara dengan Wapres empat bulan ini sambil
menyukseskan RKP dan RAPBN 2013, harus," ujarnya.
Presiden juga menegaskan agar bekerja keras untuk mewujudkan
fondasi ekonomi yang lebih baik untuk masa-masa mendatang yang masih memiliki
ancaman perekonomian global.
Prioritas Sektor Perekonomian Indonesia
1.
Menjaga
Sektor Rill
Meskipun Indonesia pada saat itu mengalami tekanan dan persoalan krisis global, sektor riil harus tetap bergerak. Diperlukan kolaborasi serta sinergi diantara jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga-lembaga perbankan ataupun lembaga-lembaga lain yang diperlukan agar sektor riil di negeri kita tetap hidup. Agar dilakukan suatu proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi serius antara jajaran pemerintah dengan dunia usaha, agar bisa saling berbagi untuk mencegah terganggunya sektor riil yang berdampak pada timbulnya gelombang PHK yang lebih besar, yang semestinya bisa dicegah dengan baik.
Meskipun Indonesia pada saat itu mengalami tekanan dan persoalan krisis global, sektor riil harus tetap bergerak. Diperlukan kolaborasi serta sinergi diantara jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga-lembaga perbankan ataupun lembaga-lembaga lain yang diperlukan agar sektor riil di negeri kita tetap hidup. Agar dilakukan suatu proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi serius antara jajaran pemerintah dengan dunia usaha, agar bisa saling berbagi untuk mencegah terganggunya sektor riil yang berdampak pada timbulnya gelombang PHK yang lebih besar, yang semestinya bisa dicegah dengan baik.
Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi krisis
ekonomi global, utamanya guna meringankan beban dunia usaha. Juga fasilitas,
kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah agar dunia usaha bisa
berjalan dengan baik. Dunia usaha juga harus mau berbagi resiko dan menerima
kenyataan atas kebijakan, fasilitas, dan kemudahan-kemudahan yang dikeluarkan
oleh pemerintah, bahwa dalam keadaan sulit tentu penerimaannya berbeda dengan
ketika kondisi negara dalam keadaan normal dan perekonomian berjalan secara
normal. Dunia usaha harus siap menerima dampak dari semuanya itu dengan secara
adil sehingga bisa melindungi rakyat.
2. Mengatasi Gelombang Pengangguran Baru.
Sebagaimana pula yang dialami oleh negara-negara lain, masalah pengangguran
merupakan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, ditambah lagi saat
diterpa badai krisis. Oleh karena itu, dengan mengutamakan peningkatan
pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, prasarana jalan, jembatan,
pelabuhan, dermaga, energi, sarana perhubungan, perumahan dan lain-lain.
Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja, di sisi
lain bisa menggerakkan perekonomian, termasuk memfungsikan kebutuhan-kebutuhan
untuk menggerakkan perekonomian kita diantaranya listrik dan sejumlah komoditas
energi yang lain.
Untuk menyukseskan ini, perlu dipastikan bahwa anggaran untuk pembangunan
infrastruktur harus diprioritaskan alokasinya dalam APBN dan APBD, kemudian
ajak dunia usaha untuk menggarap betul infrastruktur ini dengan policy
yang tepat, baik pusat maupun daerah dan kemudian libatkan masyarakat. Utamakan
untuk menampung mereka-mereka yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur), atau
pengangguran-pengangguran baru. Dengan demikian, maka pengangguran bisa
diatasi, dikurangi, dan bisa meningkatkan infrastruktur perekonomian yang
diperlukan untuk menggerakkan sektor riil.
3. Memproteksi, melindungi,
membantu, dan meringankan beban golongan menengah-kebawah yang mengalami
kesulitan ekonomi
Itulah tiga prioritas yang telah dijalankan untuk mengatasi krisis
global tahun 2008. Namun di dalam perjalanannya sempat mendapatkan berbagai
pandangan dan sorotan, satu sisi adalah keberhasilan dan di sisi yang lain
adalah sebagai alat untuk menjatuhkan dan menekan pemerintah, tekanan itu
berdampak pada; ketika pejabat menjadi ragu-ragu dan takut dalam mengambil
keputusan, karena dikhawatirkan setiap kebijakan yang di ambil adalah melanggar
hukum dan berbau korupsi. Meskipun demikian, semangat untuk mencegah dan
memberantas korupsi harus tetap pada level tertinggi agar masa depan Indonesia
lebih cerah, aset dan keuangan negara selamat. Perlu duduk bersama untuk
memecahkan segala masalah, jangan ada ketakutan yang berlebihan, sehingga dapat
menimbulkan kemandekan dalam menggerakkan ekonomi di saat krisis dunia.
Dengan
menggandeng BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan lain-lain untuk
menciptakan satu pemahaman bahwa dalam keadaan krisis diperlukan kecepatan dan
ketepatan. Karena dengan dilandasi niat untuk tidak melakukan korupsi, maka
mekanisme dan aturan menyalurkan anggaran bisa jauh lebih cepat terlaksana. Dan
dengan diimbangi akuntabilitas yang tinggi, untuk menghindari faktor-faktor
penghambat dalam menggerakkan perekonomian. Hal ini bukan untuk memberikan
toleransi terhadap penyimpangan, justru untuk memecahkan
kemandekan-kemandekan, ketakutan, keraguan yang tidak perlu, yang pada
akhirnya membawa kerugian bersama, karena tidak bisa mengatasi masalah dengan
baik.
Demikianlah,
langkah-langkah Presiden SBY dalam mengatasi krisis ekonomi global pada tahun
2008, dengan mengajak semua jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, para
gubernur, bupati, walikota, memiliki sense of crisis yang sama, sense
of urgency yang sama, mengatasi masalah-masalah bangsa, negara, dan
masyarakat adalah hal yang utama. Sosok kepemimpinan yang mampu membagi waktu
dengan baik, mengutamakan amanah, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
pemimpin masyarakat, menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin daerah dan pemimpin
lainnya, disamping menjalankan misi politik partainya.
Hasil
Pembangunan Ekonomi Di Priode Ini.
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo
BambangYudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini di
karenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat.Namun, terdapat beberapa
kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya
dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai sisi. Jika
dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam beberapa
bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada masa Orde
Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru tidak
terlihat. Dimasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat
diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu,
musyawara hmufaka tini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat
dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup
berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar