Rabu, 26 Maret 2014

Kondisi Perekonomian Indonesia

Kondisi Perekonomian  Indonesia Pada Tahap Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.

Masa pemerintahan SBY-Boediono dari tahun 2009 Visi : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR • Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera • Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi • Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
Hampir tujuh tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Beberapa pengamat ekonomi bahkan berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China).

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Ciri Khas Prekonomian Indonesia

Sistem ekonomi yang diterpakan di indonesia adalah sistem ekonomi pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi.
Adalpun ciri-ciri utama sistem perekonomian indonesia:
1.      Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 ayat 1,2,3,4 UUD 1945 hasil
amandemen
2.      Demokrasi ekonomi m
enjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia sekaligus menjadi ciri khas
3.      Menurut Tap MPR No: II / MPR / 1993 tentang GBHN

Sasaran Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Priode Ini
  1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
  2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
  3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
  4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
  5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
  6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
  7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
  8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
Untuk mencapai misi tersebut, telah ditetapkan pula 4 tahapan pembangunannya, yaitu :
  1. Dalam RPJMN 1 (2005 – 2009) dilakukan penataan kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
  2. RPJMN 2 (2010 – 2014) ditujukan untuk memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, dan memperkuat daya saing perekonomian.
  3. Sedangkan target dalam RPJMN 3 (2015 – 2019) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.
  4. Pada tahapan terakhir, RPJMN 4 (2020 – 2024) diharapkan terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh belandaskan keunggulan kompetitif.
Dalam pembangunan daya saing bangsa, RPJPN 2005 – 2025 menetapkan arahnya sebagai berikut :
  1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
  2. Penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global.
  3. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek.
  4. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju.
  5. Reformasi hukum dan birokrasi.
Prioritas Pembangunan Ekonomi Indoseia Pada Priode ini
memprioritaskan enam sasaran utama perekonomian guna mengantisipasi situasi ekonomi 2013-2014.
Presiden Yudhoyono saat memberikan pengantar dalam "retreat" ekonomi di Istana Kepresidenan Bogor, mengatakan enam sasaran utama tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, stabilitas harga, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan ketahanan energi.
"Enam sasaran utama inilah yang menjadi fokus dan prioritas kita untuk dua tahun mendatang," ucapnya, menegaskan.
Menurut Presiden, dalam situasi perekonomian yang masih tidak menentu dan penuh tantangan saat ini, terutama adanya resesi di kawasan Eropa, pemerintah tidak boleh lengah, meskipun, saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat baik tumbuh di atas enam persen, dan memiliki momentum untuk terus tumbuh.
"Jangan merasa ekonomi kita, alhamdulillah sudah tumbuh di atas enam persen dan kita memiliki momentum yang baik, dengan sendirinya ke depan juga baik-baik saja, saya mengajak tidak seperti itu," kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta untuk menyukseskan rencana kerja pemerintah dan rancangan APBN 2013 serta di 2014 nanti.
"Saya sudah bicara dengan Wapres empat bulan ini sambil menyukseskan RKP dan RAPBN 2013, harus," ujarnya.
Presiden juga menegaskan agar bekerja keras untuk mewujudkan fondasi ekonomi yang lebih baik untuk masa-masa mendatang yang masih memiliki ancaman perekonomian global. 

Prioritas Sektor Perekonomian Indonesia
1.    Menjaga Sektor Rill         
Meskipun Indonesia pada saat itu mengalami tekanan dan persoalan krisis global, sektor riil harus tetap bergerak. Diperlukan kolaborasi serta sinergi diantara jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga-lembaga perbankan ataupun lembaga-lembaga lain yang diperlukan agar sektor riil di negeri kita tetap hidup. Agar dilakukan suatu proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi serius antara jajaran pemerintah dengan dunia usaha, agar bisa saling berbagi untuk mencegah terganggunya sektor riil yang berdampak pada timbulnya gelombang PHK yang lebih besar, yang semestinya bisa dicegah dengan baik.
Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi global, utamanya guna meringankan beban dunia usaha. Juga fasilitas, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah agar dunia usaha bisa berjalan dengan baik. Dunia usaha juga harus mau berbagi resiko dan menerima kenyataan atas kebijakan, fasilitas, dan kemudahan-kemudahan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa dalam keadaan sulit tentu penerimaannya berbeda dengan ketika kondisi negara dalam keadaan normal dan perekonomian berjalan secara normal. Dunia usaha harus siap menerima dampak dari semuanya itu dengan secara adil sehingga bisa melindungi rakyat.
2.      Mengatasi Gelombang Pengangguran Baru.
Sebagaimana pula yang dialami oleh negara-negara lain, masalah pengangguran merupakan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, ditambah lagi saat diterpa badai krisis. Oleh karena itu, dengan mengutamakan peningkatan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, energi, sarana perhubungan, perumahan dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja, di sisi lain bisa menggerakkan perekonomian, termasuk memfungsikan kebutuhan-kebutuhan untuk menggerakkan perekonomian kita diantaranya listrik dan sejumlah komoditas energi yang lain.
Untuk menyukseskan ini, perlu dipastikan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur harus diprioritaskan alokasinya dalam APBN dan APBD, kemudian ajak dunia usaha untuk menggarap betul infrastruktur ini dengan policy yang tepat, baik pusat maupun daerah dan kemudian libatkan masyarakat. Utamakan untuk menampung mereka-mereka yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur), atau pengangguran-pengangguran baru. Dengan demikian, maka pengangguran bisa diatasi, dikurangi, dan bisa meningkatkan infrastruktur perekonomian yang diperlukan untuk menggerakkan sektor riil.
3.      Memproteksi, melindungi, membantu, dan meringankan beban golongan menengah-kebawah yang mengalami kesulitan ekonomi
Itulah tiga prioritas yang telah dijalankan  untuk mengatasi krisis global tahun 2008. Namun di dalam perjalanannya sempat mendapatkan berbagai pandangan dan sorotan, satu sisi adalah keberhasilan dan di sisi yang lain adalah  sebagai alat untuk menjatuhkan dan menekan pemerintah, tekanan itu berdampak pada; ketika pejabat menjadi ragu-ragu dan takut dalam mengambil keputusan, karena dikhawatirkan setiap kebijakan yang di ambil adalah melanggar hukum dan berbau korupsi. Meskipun demikian, semangat untuk mencegah dan memberantas korupsi harus tetap pada level tertinggi agar masa depan Indonesia lebih cerah, aset dan keuangan negara selamat. Perlu duduk bersama untuk memecahkan segala masalah, jangan ada ketakutan yang berlebihan, sehingga dapat menimbulkan kemandekan dalam menggerakkan ekonomi di saat krisis dunia.
Dengan menggandeng BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan lain-lain untuk menciptakan satu pemahaman bahwa dalam keadaan krisis diperlukan kecepatan dan ketepatan. Karena dengan dilandasi niat untuk tidak melakukan korupsi, maka mekanisme dan aturan menyalurkan anggaran bisa jauh lebih cepat terlaksana. Dan dengan diimbangi akuntabilitas yang tinggi, untuk menghindari faktor-faktor penghambat dalam menggerakkan perekonomian. Hal ini bukan untuk memberikan toleransi terhadap penyimpangan, justru untuk memecahkan  kemandekan-kemandekan, ketakutan, keraguan yang tidak perlu, yang pada akhirnya membawa kerugian bersama, karena tidak bisa mengatasi masalah dengan baik.
Demikianlah, langkah-langkah Presiden SBY dalam mengatasi krisis ekonomi global pada tahun 2008, dengan mengajak semua jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, para gubernur, bupati, walikota, memiliki sense of crisis yang sama, sense of urgency yang sama, mengatasi masalah-masalah bangsa, negara, dan masyarakat adalah hal yang utama. Sosok kepemimpinan yang mampu membagi waktu dengan baik, mengutamakan amanah, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin masyarakat, menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin daerah dan pemimpin lainnya, disamping menjalankan misi politik partainya.
Hasil Pembangunan Ekonomi Di Priode Ini.
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo BambangYudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini di karenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat.Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Dimasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu, musyawara hmufaka tini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.




Tidak ada komentar:

Posting Komentar